DINAS PENDIDIKAN PROVINSI LAMPUNG—Program digitalisasi pendidikan di Provinsi Lampung kini menyisakan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Pengadaan komputer, laptop, dan Chromebook untuk SMA dan SMK yang berjalan sejak 2020 hingga 2022 diduga menyimpan selisih anggaran fantastis—nilainya mencapai ratusan miliar rupiah—namun hingga kini belum pernah dijelaskan secara terbuka kepada publik.
Data yang dihimpun dari keterangan kepala sekolah dan dokumen anggaran menunjukkan ketimpangan mencolok antara nilai anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dengan realisasi barang di lapangan. Pada 2020, anggaran pengadaan disebut mencapai sekitar Rp103 miliar, tetapi nilai material yang ditemukan di puluhan sekolah hanya sekitar Rp9 miliar. Pola serupa kembali muncul pada 2021 dan 2022, dengan selisih puluhan miliar rupiah setiap tahunnya.
Ironisnya, para kepala sekolah yang menjadi penerima barang justru mengaku tidak mengetahui nilai anggaran pengadaan. Mereka hanya diminta menandatangani berita acara penerimaan unit, tanpa penjelasan nilai rupiah yang melekat pada barang tersebut. Bahkan, di sejumlah daerah, muncul pengakuan adanya larangan mendokumentasikan bantuan PC, laptop, atau Chromebook yang diterima sekolah.
Kasus ini sempat disorot media televisi lokal Lampung. Namun, secara mengejutkan, pemberitaan tersebut tiba-tiba menghilang dan terhapus. Hingga kini, tidak pernah ada penjelasan resmi kepada publik mengapa berita yang sudah tayang itu lenyap. Di tengah keheningan itu, muncul informasi adanya dugaan intervensi dan suap dari lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Lampung terhadap media.
Saat dikonfirmasi, mantan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung, Zulfakar, menyatakan tidak memahami mekanisme teknis pengadaan dan mengarahkan pertanyaan kepada pejabat lain, yakni Kabid SMA. Pernyataan ini justru memperkuat kesan adanya pengalihan tanggung jawab, di tengah persoalan anggaran pendidikan bernilai besar.
Padahal, Kejaksaan Tinggi Lampung sebelumnya pernah menyentuh perkara ini, sebelum akhirnya penanganan ditarik ke Kejaksaan Agung karena diduga terkait dengan kasus pengadaan Chromebook secara nasional, yang nilai kerugian negaranya mencapai triliunan rupiah. Namun hingga kini, belum ada kejelasan apakah kasus di Lampung benar-benar ditangani di tingkat pusat atau justru berhenti di tengah jalan.
Rangkaian fakta ini menempatkan Dinas Pendidikan Provinsi Lampung—dari mantan pimpinan hingga jajaran teknis—di bawah sorotan tajam. Publik berhak mengetahui:
siapa yang mengendalikan pengadaan, siapa yang menentukan nilai anggaran, siapa yang bertanggung jawab atas distribusi barang, dan mengapa transparansi justru menghilang ketika pertanyaan mulai diajukan.
Jika program digitalisasi pendidikan benar-benar ditujukan untuk mencerdaskan anak bangsa, maka keterbukaan adalah keharusan, bukan pilihan. Diamnya para pejabat, hilangnya pemberitaan, dan kaburnya tanggung jawab justru menimbulkan kecurigaan bahwa ada sesuatu yang sedang ditutupi.
Kasus ini bukan sekadar soal Chromebook, tetapi soal keberanian negara menjaga uang pendidikan dari permainan kekuasaan.
(TIM INVESTIGASI)
